Informasi Publik

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi janji dan kesanggupan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang mendasari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui maklumat ini, kami berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Standar operasional ini disusun agar setiap individu mendapatkan kepastian layanan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik yang lebih luas

Pemanfaatan media sosial sebagai kanal informasi publik merupakan langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di era digital. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus dipenuhi secara cepat, tepat, dan mudah diakses. Sebagai negara demokratis, penggunaan media sosial di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai sarana interaksi dua arah guna mengoptimalkan pengawasan publik secara real-time. Melalui alur yang sistematis, kami memastikan setiap aspirasi dan kebutuhan informasi yang masuk melalui platform digital dikelola dengan standar yang akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang adaptif dan transparan.

Pelayanan informasi publik yang inklusif merupakan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi harus dapat diakses secara berkeadilan, termasuk oleh penyandang disabilitas, sebagai salah satu pilar penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kesetaraan. Standar operasional ini disusun untuk memberikan kemudahan, fasilitas, dan perlakuan khusus dalam proses permohonan informasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan implementasi amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta bentuk komitmen kami dalam mengoptimalkan pengawasan publik yang partisipatif, demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial